Kenapa Pilih Caleg Perempuan??

     Gender, isu-isu publik yang saat ini sedang marak diperbincangkan seantero dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana kini sekelompok manusia berjenis kelamin perempuan gencar menyuarakan hak-hak kesetaraan mereka dengan kaum adam. Sebenarnya, perjuangan perempuan untuk diakui keberadaan dan hak nya sudah marak terjadi sejak awal abad ke-20. Menurut bahan ajaran mata kuliah Gender dan Pembangunan yang sedang saya ambil semester ini, pada awal abad ke-20, diawali dengan para perempuan kulit putih yang mulai gencar memperjuangkan hak pilih mereka, kemudian di Eropa, Amerika Serikat dan Asia sekitar tahun 1960-1980an mulai gencar memperjuangkan hak persamaan kerja dan seksualitas, perjuangan-perjuangan kesetaraan hak-hak terutama hak pilih dan kesamaan kerja masih menjadi isu hangat dunia hingga saat ini.

     Kenapa memilih calon legislatif perempuan? Ada banyak alasan yang mendasarinya, diantaranya: pertama, perempuan bukan sebagai objek pembangunan. Dalam konteks negara demokrasi, seharusnya program pembangunan harus dengan pendekatan parsitipatif, yaitu seluruh stakeholder pembangunan berpartisipasi dari menyusun, hingga implementasi program pembangunan tersebut. Perempuan bukan lagi sebagai objek pembangunan, tetapi sudah berubah struktur menjadi subjek pembangunan, yang mana, mereka dapat berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan. Kedua, jika berkaca dari pengalaman terdahulu, bagaimana program revolusi hijau dijalankan, banyak dari kaum perempuan yang mendadak hilang pekerjaan akibat teknologi mesin panen untuk padi yang disosialisasikan sebagai bagian dari program pembangunan. Tanpa melihat budaya masyarakat yaitu panen padi yang biasanya dilakukan oleh para perempuan. Masyarakat diberi sosialisasi teknologi baru mesin panen padi yang dari segi fisik, diperuntukan untuk kaum laki-laki. Belum lagi sosialisasi tersebut hanya diberikan kepada kaum laki-laki karena terdapatnya konstruksi masyarakat bahwa perempuan tidak etis berpartisipasi dalam urusan dengan orang luar (dalam hal ini penyuluh). Perempuan menjadi terdiskriminasi dalam konteks kesamaan kerja dan akses akibat program pembangunan yang tidak melihat dari sisi gender. Ketiga, menurut buku yang saya baca, Girl and Tech karya Aulia “Ollie” Halimatussadiah, dalam bukunya, beliau banyak menuliskan fakta-fakta penelitian yang ia baca dan dengar tentang wanita. Bagaimana seorang perempuan memiliki banyak potensi, salah satunya dalam hal management skills, yaitu dapat melihat potensi terbaik dari anggota tim nya dan menempatkan mereka pada posisi yang sesuai. Sehingga program atau proyek dapat dilaksanakan dengan sukses. Potensi ini seharusnya menjadi aset sumberdaya manusia yang baik bagi negara kita.

      Sederhananya begini, “kita lebih tahu persis apa yang kita butuhkan.” Begitu pula dengan urusan pemerintahan. Kebijakan, serta program-program peningkatan taraf hidup yang melingkupi wanita sebagai sasaran pembangunannya akan lebih efektif ketika disuarakan oleh diri mereka sendiri. Kebebasan berpartisipasi dalam pembangunan seharusnya menjadi hak atas setiap warga negara. Negara ini sudah bukan lagi terjajah seperti zaman kolonialisme dahulu, negara ini sudah berubah menjadi negara demokrasi yang menaungi aspirasi dari warganya, termasuk perempuan.

      Untuk itu, adanya peran perempuan dalam kursi legislatif sangatlah diperlukan. Bukan karena isu gender mengangkat tentang perempuan, bukan karena laki-laki tidak baik dari segi manajemen dan pemerintahan dibanding perempuan. Tapi, lebih kepada bagaimana perempuan diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya bagi kepentingan diri mereka sendiri, bagaimana program-program pembangunan dibuat secara objektif sehingga kesejahteraan dapat merata dan menjadikan Indonesia yang lebih baik.